Stigma negatif masih dilekatkan oleh masyarakat terhadap penyandang difabel psikososial. Hal ini dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat mengenai difabel psikososial. Merespons isu tersebut, Pusat Layanan Difabel (PLD), mengangkat tema “Mengenal Disabilitas Psikososial” dalam diskusi rutin Monthly Coffeebility secara daring pada Rabu pagi, 7 Juli 2021.

Arie Kurniawan dari Pusat Rehabilitasi YAKKUM memantik diskusi dengan menegaskan kembali definisi inklusi. Inklusi adalah sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan lingkungan sosial dan fisik yang semakin terbuka. Ini berarti adanya keterbukaan antara semua orang. Namun seringkali inklusi pun dipahami sebatas partisipasi. Padahal, lebih dari itu, diperlukan kesempatan untuk mengontrol segala program pembangunan. Pengetahuan itulah yang dapat berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat bersikap terhadap difabel. “Ini tidak terwujud jika masih terjadi marginalisasi, yang itu akan menyebabkan stigma sosial,” imbuhnya.

Sedang istilah disabilitas sendiri tidak bisa didefinisikan secara harfiah, karena menurutnya maknanya selalu berkembang. Menurut UU No 8 thn 2016, disabilitas diartikan sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik, dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dari definisi itulah, disabilitas psikososial termasuk dalam ragam disabilitas mental.

Diskusi yang juga dihadiri oleh kepala PLD, Dr. Astri Hanjarwati, pagi itu tak hanya memberi gambaran umum mengenai apa yang dimaksud disabilitas psikososial, melainkan juga rekomendasi dalam menyikapinya. Gangguan jiwa yang sering ditemukan di masyarakat diantaranya adalah gangguan kecemasan (anxiety), gangguan depresi, hingga gangguan jiwa berat (psychosis). Masing-masing memiliki gejala yang dapat ditandai sehingga memerlukan penanganan yang tepat.

Arie memaparkan tentang bagaimana bersikap apabila terdapat kerabat atau teman yang mengalami gangguan jiwa. Perlu adanya pemahaman yang baik mengenai perubahan perilaku, perasaan dan proses berpikir yang terjadi. Terdapat jenis gangguan akut yang mendadak dengan gangguan fisik atau tidak dengan gangguan fisik serta gangguan yang sifatnya kronis. Ketika gejala awal tersebut muncul, maka perlu tindakan dengan merujuk kepada tenaga medis atau fasilitas kesehatan.

Menurut Arie, berdasarkan pengalamannya selama mendampingi pasien, penyebab gangguan kejiwaan itu sangat kompleks. Sama halnya dengan disabilitas lain, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kesehatan jiwa. Baik faktor biologi, psikologi, sosio kultural berpengaruh pada kepribadian. Ada yang dapat beradaptasi (adaptif) dengan baik ada pula yang tidak dapat beradaptasi (maladaptif) karena di sanalah terjadi interaksi. Gejalanya pun beragam, seperti misalnya kesulitan berpikir atau gangguan memusatkan perhatian, emosi yang terlalu tinggi atau rendah dan gangguan tidur. Hingga pada fase-fase selanjutnya akan mengalami gejala fisik yang mengharuskan konsumsi obat. “Ketika gejala-gejala ini secara bermakna mengganggu kehidupan seseorang, maka orang itu kita sebut mengalami gangguan jiwa atau sakit kejiwaan,” jelas Arie.

Terdapat beberapa indikator sehingga seseorang dapat dikatakan mengalami gangguan mental. Faktor dapat berupa keturunan maupun dari lingkungan. Hambatan lingkungan itulah yang menjadikan seseorang dengan gangguan jiwa disebut sebagai disabilitas psikososial. Karena pemahaman yang kurang atas adanya hambatan tersebut, maka disabilitas psikososial hanya dipandang sebatas persoalan kesehatan, sehingga penanganannya masih menggunakan pendekatan medis. Padahal pemenuhan hak disabilitas tersebut tidak hanya tanggung jawab dinas kesehatan terkait. Tetapi juga perlu adanya peran lintas sektor, baik untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, pekerjaan kehidupan layak dan sebagainya. Arie menceritakan bahwa disabilitas psikososial pun ketika telah pulih acap kali mengalami tekanan, baik penolakan dari pihak keluarga maupun masyarakat.

Peran keluarga sendiri sangatlah penting karena dapat menjadi pendukung utama atau justru pihak yang menekan. Arie mengajak peserta diskusi pagi itu untuk turut peduli atas kesehatan mental serta pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas psikososial. Sebab hal itu berpengaruh terhadap banyak hal di keseharian, terutama terkait alokasi kebutuhan masyarakat akan kesehatan yang menjadi tidak maksimal karena pelayanan yang belum memadai. Beban tersebut yang kemudian membuat masyarakat dan penyandang disabilitas tidak berdaya, hingga muncul stigma negatif.

Dina Tri Wijayanti

Riset adalah aksi politis. Seorang peneliti tidak datang dengan kepala kosong. Dalam kaitannya dengan penelitian disabilitas, peneliti harus memiliki posisi dan keberpihakan yang jelas terhadap penyandang difabel. Hal ini dipaparkan lebih lanjut oleh Ro’fah, Ph. D sebagai pembicara dalam diskusi bulanan Monthly Coffeebility. Diskusi bertajuk Disability Research: Doing It Right and For The Right Reasons itu kembali digelar secara daring pada Jumat, 26 Maret 2021.

“Keinginan untuk menghilangkan penindasan dan memfasilitasi pemberdayaan difabel, itulah standpoint yang harus kita miliki,” imbuh tim ahli Pusat Layanan Difabel (PLD) tersebut.

Sebuah riset yang baik adalah mampu mengubah keadaan menjadi lebih baik atau mempengaruhi sebuah kebijakan, khususnya terkait difabel. Menurut Ro’fah, sangat penting bagi seorang peneliti bertanya pada dirinya sendiri sebelum turun ke lapangan: apakah riset tersebut memberi manfaat?

Peneliti isu-isu kelompok marjinal seperti halnya difabel tidak sebatas menghasilkan produk pengetahuan. Sehingga komitmen untuk meningkatkan kehidupan penyandang disabilitas harus melekat pada peneliti. Riset menjadi bagian dari sebuah aksi pemberdayaan serta peningkatan akses difabel terhadap pemenuhan hak-hak mereka sebagai warga negara.

Produksi pengetahuan itu sendiri harus adil, yaitu terdapat kesetaraan antara peneliti dengan informan yang diteliti. Sehingga ketimpangan kuasa dapat dihindarkan. Karena pada dasarnya seorang periset memiliki power yang dibangun dari persepsinya sendiri. Meskipun dalam praktiknya sebuah riset mengikuti metode sesuai ukuran akademik, seorang peneliti selalu ditempatkan pada posisi sebagai seorang ahli. Maka kesadaran untuk tidak menempatkan difabel hanya sebagai objek menjadi penting.

“Apa yang kita katakan, yang kita tulis dan pertanyakan, hasilnya akan mempengaruhi bagaimana orang berpikir,” paparnya.

Perempuan yang aktif bergerak dalam perlindungan kelompok rentan dan marjinal itu menguraikan empat poin yang perlu dipahami dalam melakukan penelitian difabel. Poin pertama yang disampaikan adalah terkait landasan konseptual difabel. Seringkali riset-riset terkait difabel justru salah kaprah dalam menggambarkan sosok difabel. Mereka dideskripsikan melalui satu sudut pandang personal dan kondisi fisik. Hal ini yang kemudian disebut dalam Teori Tragedi Personal. Peneliti secara tidak tepat melihat problem disabilitas hanya terletak pada hambatan individualnya. Karena proses peminggiran inilah, kata Ro'fah, “Ini masih menjadi sudut pandang yang sangat stigmatif.”

Kemudian, dalam konteks social model of disability, persepsi seorang peneliti harus dibangun sedemikian rupa. Bahwa yang menjadikan seseorang menyandang disabilitas ialah lingkungan dan struktur sosial yang ada. Dalam model sosial, disabilitas dilihat sebagai keberagaman. Hal ini berbeda dengan paradigma lama yang menyatakan bahwa disabilitas merupakan kekurangan individu一yang hanya akan dapat disembuhkan dengan pengobatan atau rehabilitasi. 

Model sosial inilah hal utama yang perlu dijadikan landasan epistemologi bagi peneliti isu difabel. Fokus penelitian adalah lingkungan sosial yang melahirkan disabilitas. Sehingga riset tidak cenderung timpang ataupun fokus pada individualisasi masalah.

Namun perlu digarisbawahi pula, bahwa komitmen semacam ini pun tidak sepenuhnya dilimpahkan pada peneliti. Seorang peneliti berperan memfasilitasi serta menyuarakan hak-hak difabel yang tidak didengar.

“Pemberdayaan itu sebenarnya tidak kita (re:peneliti) lakukan, tapi kita mendorong proses self-empowerment,” pungkas Ro’fah pada penghujung acara. Diskusi siang itu pun diakhiri dengan sesi tukar-tambal pendapat dari beberapa peserta yang tertarik dengan riset difabel.

(Dina Tri Wijayanti)